Sukabumi – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Uden Abdunnatsir, menyampaikan berbagai catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi tahun 2024. Hal ini diungkapkannya dalam rapat yang digelar pada Selasa, 15 April 2025.
Menurut Uden, hingga saat ini dirinya belum melihat capaian signifikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2024. Di sektor pendidikan, ia menyoroti minimnya prestasi siswa, tingginya angka tawuran pelajar, dan banyaknya kasus putus sekolah. Selain itu, kondisi fisik sekolah yang rusak serta kesejahteraan guru, terutama tenaga honorer, masih menjadi persoalan mendasar.
“Bangunan sekolah pun banyak yang rusak, kesejahteraan guru masih di bawah, salah satunya fenomena tenaga honorer,” ujar Uden.
Di sektor kesehatan, Uden menilai pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit belum optimal. Persoalan BPJS Kesehatan pun menjadi salah satu kendala yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Ia juga menyoroti minimnya perhatian terhadap remaja dan pemuda, termasuk tingginya angka pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja.
Selain itu, sektor pariwisata juga mendapat perhatian Uden. Ia menyatakan bahwa penerimaan retribusi dari sektor ini belum sejalan dengan upaya pembangunan kawasan wisata. Masalah lain yang dianggap krusial adalah perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk kasus kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan tingginya angka stunting serta kematian bayi saat lahir.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Uden menyoroti keberadaan oknum calo yang kerap memanfaatkan calon pekerja. Ia juga mengkritik sejumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Oknum calo di perusahaan ikut menjadi hal yang disoroti di sektor ketenagakerjaan. Kemudian perusahaan belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Semoga catatan ini menjadi masukan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar ke depan pembangunan berjalan lebih baik,” pungkas Uden.
