Ketua DPRD Sukabumi Dukung Penuh Implementasi IPKD MCP KPK 2025

BERITA, SUKABUMI164 views

SeputarSukabumi – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyambut baik peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2025. Program ini diharapkan dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut Budi, IPKD MCP bukan sekadar sistem pemantauan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam upaya menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Kami di DPRD Kabupaten Sukabumi sangat mendukung program ini. IPKD MCP KPK 2025 merupakan instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” ujarnya setelah mengikuti peluncuran program tersebut secara daring di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Rabu (5/3/2025).

Komitmen DPRD Sukabumi dalam Pencegahan Korupsi

Budi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan KPK untuk memastikan implementasi IPKD MCP berjalan efektif, bukan hanya sebatas formalitas.

“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap indikator dalam MCP diterapkan dengan baik, sehingga pencegahan korupsi benar-benar terlaksana, bukan hanya sekadar wacana,” tambahnya.

Sebagai langkah nyata, DPRD Kabupaten Sukabumi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah guna memastikan seluruh program yang dijalankan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

IPKD MCP KPK 2025: Lebih dari Sekadar Skor

Budi juga menekankan bahwa keberhasilan IPKD MCP tidak boleh hanya diukur berdasarkan skor atau angka, melainkan harus berorientasi pada implementasi nyata.

“Kita tidak boleh hanya fokus pada pencapaian skor tinggi dalam MCP, tetapi harus memastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar efektif dalam mencegah praktik korupsi,” tegasnya.

Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, Budi optimistis Kabupaten Sukabumi dapat menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Mari kita kawal bersama pelaksanaan MCP ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed