TERKINI || SUKABUMI – Permasalahan kesejahteraan guru honorer masih belum menemukan solusi. Bahkan, Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Sukabumi masih terus membahas hal tersebut pasca rapat kerja daerah (Rakerda) yang digelar organisasi tersebut belum lama ini.
“Kami masih menampung aspirasi dari teman-teman, karena pada Rakerda beberapa waktu lalu, teman-teman tidak hadir 100 persen. Selanjutnya kita akan aspirasikan kepada Dinas pendidikan, BKPSDM dan DPRD Kabupaten Sukabumi,”kata Sekjen FPHI Korda Sukabumi, Kris Dwi Purnomo kepada Sukabumi Ekspres, kemarin (5/10).
Kris menjelaskan, poin utama yang menjadi fokus FPHI tetap seperti yang dibahas dalam Rakerda, yakni realisasi 50 persen gaji guru honorer dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dianggarkan menteri pendidikan, Nadiem Makarim.
“Karena janji Menteri Pendidikan itu belum terealisasi. Pada kenyataannya masih ada teman-teman yang hanya menerima 10 persen saja. Sedangkan yang dianggarkan yakni 50 persen,”jelasnya.
Selain itu, lanjut Kris, pihaknya pun masih mempertanyakan tentang bantuan kuota 45 GB untuk guru honorer yang dikabarkan akan diprioritaskan untuk guru yang mengajar jarak jauh (daring) saja.
“Jika hanya untuk guru daring saja, kami rasa itu tidak adil bagi guru luring. Karena guru melakukan sistem luring itu dilatarbelakangi keadaan siswa sehingga terpaksa harus melakukan luring. Sedangkan semua siswa berhak mendapatkan pendidikan,”ujarnya.
Kris menuturkan, FPHI akan terus melakukan upaya memperjuangkan nasib guru honorer sebagaimana harapan menteri pendidikan, Nadiem Makarim terkait kesejahteraan guru honorer. FPHI pun merencanakan melakukan audiensi.
“Nanti kami akan melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan keseriusan dalam mensejahterakan guru honorer ini bukan hanya sebatas janji saja,”pungkasnya. (Job1)
