Sukabumi – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti kerusakan jembatan alternatif di Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, yang rusak setelah diterjang banjir. Ia menyampaikan kritik terhadap pembangunan jembatan darurat tersebut yang dinilai tidak didukung kajian teknis memadai.
Menurut Hamzah, pembangunan jembatan sementara tersebut tampak terburu-buru dan tidak mempertimbangkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Pemerintah seharusnya tidak hanya mengedepankan respons cepat, tapi juga memastikan pembangunan jembatan sementara dirancang dengan baik, mempertimbangkan ketahanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Hamzah pada Selasa, 8 April 2025.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk proyek infrastruktur, terutama yang bersifat darurat. Menurutnya, meski bersifat sementara, proyek jembatan tetap harus memenuhi standar teknis dan prinsip kehati-hatian.
“Pembangunan jembatan, meskipun sifatnya sementara, tetap harus memenuhi standar teknis. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal nyawa dan keberlanjutan fungsi akses warga,” tegasnya.
Hamzah mengingatkan agar pemerintah tidak menjalankan proyek infrastruktur darurat secara asal-asalan, karena hal tersebut dapat merugikan keuangan daerah dan tidak memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
